Konversi Kompor dan Mobil Listrik, Siapa Diuntungkan?

Oleh: Yumna Nur Fahimah

Lensa Media News-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Perintah tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa pun langsung menyiapkan strategi anggaran untuk pengadaan mobil listrik sesuai dengan Inpres.

Intinya kami siap. Selama ini kami memang sudah coba mengidentifikasi dan dengan adanya Inpres itu, kami siap untuk melakukan penyiapan penggunaan kendaraan listrik,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (18/9/2022). (Liputan6.com, 18/09/2023)

Program ini mendapatkan perhatian khusus agar dapat segera terlaksana. Hal ini diperkuat dengan diberikannya mandat tugas baru oleh Presiden Jokowi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan untuk mengomandoi pemakaian kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan.

Khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini,” dikutip dari isi Inpres Nomor 7/2022. (Merdeka.com, 17/09/2022).

Program ini pun disambut baik oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur yang mengkampanyekan kendaraan listrik dan kompor induksi di kegiatan Car Free Day (CFD) Jalan Raya Darmo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) UID Jatim Fintje Lumembang mengatakan, pada puncak perayaan Hari Pelanggan Nasional tahun 2022 ini, pihaknya mengajak masyarakat menyaksikan keunggulan listrik dan kompor induksi di CFD.

Pastinya motor listrik ini tidak menghasilkan emisi karbon, lebih ramah lingkungan, tidak berisik, dan sejalan dengan program pemerintah yang menuju transisi energi,” kata Fintje.

Pemerintahan sungguh meluncurkan kebijakan yang menyakiti hati rakyat. Saat kondisi ekonomi semakin sulit dan pemerintah berdalih kekurangan dana pembiayaan negara, malah meluncurkan program konversi kompor listrik dan mobil dinas listrik.

Jelas program ini membutuhkan biaya besar. Ditengah kondisi wabah Covid-19 yang belum usai, harga BBM naik, diiringi kebutuhan pokok yang beranjak naik. Sungguh menyakiti hati rakyat.

Semua kebijakan yang menambah beban rakyat yang sudah sangat berat itu tentu dirasakan sebagai kezaliman atas rakyat. Sayangnya kezaliman yang dirasakan oleh rakyat itu justru berasal dari Pemerintah yang seharusnya mengurusi urusan rakyat dan mengutamakan kemaslahatan mereka.

Pemimpin atau penguasa pada hakikatnya adalah pelayan rakyat. Mula al-Qari di dalam Mirqâtu al-Mafâtîh Syarhu Shahîh al-Bukhârî menyatakan bahwa Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu Qatadah dan al-Khathib, dari Ibnu Abbas ra.:

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”.
(HR Ibnu Majah).

Mula al-Qari, mengutip ath-Thibiy, menjelaskan maksud riwayat ini: “Pemimpin itu harus demikian (yakni layaknya pelayan) karena ia wajib mewujudkan berbagai kemaslahatan mereka dan mengurusi keadaan mereka secara lahir dan batin.”

Dengan demikian penguasa selayaknya berperan sebagai pelayan rakyat. Sebagai pelayan rakyat, penguasa akan selalu mengutamakan kemaslahatan rakyat dan mengurusi urusan mereka. Ia tidak menyusahkan rakyat. Ia pun akan menjauhkan apa saja yang dapat merugikan, membahayakan dan menyengsarakan rakyat.

Islam telah menggariskan bahwa penguasa wajib mengurusi segala urusan dan kemaslahatan rakyat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Rasul saw. bersabda:

فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Pemimpin adalah pihak yang berkewajiban memelihara urusan rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR Muslim).

Jelas, pemimpin ideal adalah pemimpin yang telah digariskan oleh Islam. Pemimpin yang memposisikan diri sebagai pelayan rakyat ini tentu sangat diidamkan oleh semua lapisan masyarakat. Pemimpin semacam ini hanya mungkin terwujud saat sistem Islam atau syariah Islam diterapkan secara kaffah oleh negara.

Namun sayang, faktanya tidak demikian. Penguasa hari ini bukan pelayan rakyat, tetapi pelayan oligarki. Rakyat justru dipaksa untuk melayani kemauan dan kepentingan penguasa yang menjadi pelayan oligarki. Buktinya, banyak kebijakan yang diambil oleh penguasa lebih berpihak kepada oligarki dan mereka-lah yang paling di untungkan.
Justru hal ini semakin memperburuk keadaan rakyat. Rakyat makin terbebani dan makin susah akibat ragam kebijakan penguasa yang zalim.

wallahu a’lam bish-shawab.

[LM, Hw]

Please follow and like us:

Tentang Penulis