Subsidi BBM bukan Beban Negara
Mulai 1 Juli 2022 Pemerintah mulai melakukan uji coba pembatasan penggunaan BBM pertalite dengan menggunakan aplikasi. Tujuannya agar subsidi BBM tepat sasaran. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik keras kebijakan yang disusun pemerintah dan Pertamina. Sebab, ia menilai ini cara halus atau tidak langsung untuk memaksa masyarakat menggunakan pertamax.
Menurutnya, pemerintah ingin membuat subsidi BBM hanya dinikmati oleh masyarakat miskin tanpa memikirkan kelas menengah. Padahal, ada 115 juta orang kelas menengah yang sangat rentan di Indonesia (29/6).
Dengan alasan subsidi membebani APBN, pemerintah berusaha dengan segala cara mengurangi berbagai subsidi termasuk subsidi BBM. Padahal BBM adalah salah satu kebutuhan vital masyarakat. Baik Kelangkaan maupun mahalnya BBM akan menyebabkan efek domino di tengah masyarakat.
Namun sayang, karena saat ini paradigma Kapitalisme yang diterapkan oleh para punggawa negeri sehingga hubungan yang terjalin antara pemimpin dengan rakyat itu tak ubahnya seperti hubungan bisnis. Sederhananya negara sebagai pihak penjual dan rakyat sebagai pihak pembeli. Tak heran jika subsidi dianggap beban dan negara berusaha menghilangkan subsidi untuk masyarakat.
Padahal dalam Islam, paradigma kepemimpinan seharusnya adalah sebuah tanggung jawab sebagaimana seorang penggembala bertanggung jawab kepada gembalaannya. Di tangan pemimpin lah tanggung jawab pengaturan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk kebutuhan BBM. Kalau dalam Islam, istilah subsidi itu tidak dianggap sebagai beban pemerintah, melainkan tanggung jawab pemerintah.
Dari sini sangat jelas bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem yang sangat mengagungkan nilai materi. Materi di atas segalanya, sehingga menyebabkan dehumanisasi. Demi meraih keuntungan, penderitaan orang lain tak menjadi soal. Maka sudah saatnya kita campakkan Kapitalisme dan menggantinya dengan Sistem Islam.
Agu Dian Sofiyani
[Hw, Lm]
