Ahmad Khozinudin: “Khilafah itu Konstitusional”
Ahmad Khozinudin: “Khilafah itu Konstitusional”
Reportase – PKAD—Menanggapi anggota fraksi PDIP Ahmad Basarah mengenai konvoi khilafah yang dilaksanakan pada 1 Juni, bertepatan hari lahir Pancasila, Ketua Umum Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat Ahmad Khozinudin menyampaikan beberapa hal. Itu disampaikan pada LIVE Perspektif #36 Pusat Kajian Dan Analisis Data bertajuk “Antara Peringatan Hari Pancasila 01 Juni & Konvoi Khilafah” (Rabu, 1/6/2022).
Yang pertama, ia mengungkapkan kita sadari fakta bahwa rezim ini miskin prestasi dan banyak menimbulkan masalah sehingga mereka tidak mau diajak diskursus tentang prestasi dan problem-problem kebangsaan yang hari ini dihadapi oleh bangsa kita. Misalnya rezim ini tidak pernah mau merinci kenapa negara berhutang 7000 triliun lebih atau tetap memaksakan kenaikan harga pertalite karena mau disamakan dengan harga Singapura atau Jerman.
“Tetapi pemerintah tidak pernah bisa menaikkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih atau setara minimal dengan Singapura.” Ungkapnya.
Ahmad juga menyebutkan sejumlah kasus korupsi yang luar biasa terjadi, juga wacana presiden tiga periode. Mereka tidak mengklaim atau menyebutkannya sebagai sebuah prestasi dari rezim yang paling pancasilais, tapi selalu mencari kesalahan umat Islam. Termasuk pada kasus konvoi khilafah.
“Saya tunjuk hidung saja, misalkan Basarah dari PDIP yang kemudian mengeksploitasi konvoi khilafah itu sebagai ancaman negara, melanggar hukum, harus ditindak tegas, dengan dalih katanya sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,”ungkap Ahmad lagi.
Ia menegaskan bahwa Khilafah itu konstitusional. Tidak ada satupun pasal atau produk perundangan yang melarang ajaran islam yaitu khilafah. Bahkan terakhir juga ada penegasan dari Majelis Ulama Indonesia dari Komisi Fatwa pada November tahun 2021. Ijtima komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa Khilafah ajaran Islam. Kemudian direkomendasikan dua hal, pertama kepada pemerintah dan kedua kepada masyarakat untuk tidak mendiskreditkan ajaran Islam yaitu Khilafah.
“Saya kira Basarah dari PDIP tu dengerin ni MUI ya. Jangan bicara nggak karuan gituloh, ngelantur gituloh.” Ucap Ahmad.
Ahmad menyampaikan sudah mengirim surat kepada PDIP untuk diskusi tentang Khilafah. Sikap ini berdasarkan sikap Megawati yang menawarkan untuk datang ke PDIP berdiskusi tentang khilafah. Tapi tidak ada respon dari PDIP. Hanif Kristianto, Analis Politik-Media di Pusat Kajian dan Analisis Data. [ *LM/ry*].
