Melebur ke BRIN Malah Jegal Riset Vaksin?
Oleh : Nany Dwi Andari
Lensa Media News – Peleburan Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengundang riuh perbincangan yang kontra. Lembaga riset yang berdiri sejak tahun 1888 itu melebur ke BRIN, berujung penonaktifan sejumlah penelitinya. Pelaksana tugas Kepala Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman (PRBME) Wien Kusharyoto mengatakan ada 113 pegawai honorer yang kontraknya tidak diperpanjang atau diberhentikan. Didalamnya termasuk 71 staf peneliti. (tempo.co, 2/1/2022)
LBM Eijkman dan enam institusi lainnya sedang melakukan pengembangan vaksin merah putih. Institusi tersebut yakni LIPI yang lebih dulu merapat ke BRIN, Universitas Airlangga, UI, ITB, UGM, dan Unpad. Namun meski lebih dari seratus pegawai diberhentikan, riset vaksin tetap lanjut kata Wien. Pihaknya mengerahkan upaya-upaya dan membutuhkan agar para peneliti yang diberhentikan dapat kembali bekerja dengan melalui mekanisme yang berlaku diatur oleh BRIN.
Dibalik Unit Proyek Kemristek
Anggota Komisi IX DPR F-PDIP Rahmad Handoyo meminta supaya tidak mempersoalkan peleburan Eijkman ke BRIN dengan berlebihan.
Menurut Kepala BRIN, Laksono Tri Handoko ini waktu yang tepat bagi para PNS periset di LBME agar dapat diangkat sebagai peneliti penuh dan kesempatan menyandang status PNS BRIN.
“LBM Eijkman selama ini bukan lembaga resmi pemerintah dan berstatus unit proyek di Kemristek,” kata Laksana. Hal inilah yang menyebabkan PNS periset di LBM Eijkman tidak dapat diangkat menjadi peneliti penuh dan berstatus tenaga administrasi.
Terdengar bagai solusi, namun kemudahan kah atau hambatan yang ditawarkan? Andai kelak regulasi yang ada mengakibatkan proses perizinan terhambat, patut dipertanyakan. Keberadaan LBM Eijkman maupun lembaga periset lain di unit proyek, memiliki keunggulan dimana ruang lingkup yang terfokus dan kemudahan izin yang akan menunjang laju perkembangan riset.
Selain Membuktikan Ucapan, BRIN Harus Menjawab Tantangan
Pandemi yang berjalan lama, meningkatkan daya kritis masyarakat menghadapi fenomena yang ada. Apalagi jika berkaitan dengan urusan pandemi, kebijakan sederhana hingga besar bahkan yang tersembunyi dapat mempengaruhi orang-orang secara psikis. Lantas, bagaimana nasib peneliti yang baru-baru ini menganggur.
Adapun pihak yang menyayangkan ini terjadi berharap BRIN siap tanggung jawab. Ketua Satgas COVID-19 PB-IDI Prof Zubairi Djoerban mengaku dirinya prihatin dan cemas melihat kondisi Eijkman dan orang di dalamnya saat ini. Eijkman adalah sejarah, warisan ilmiah, dan salah satu yang terbaik dengan banyak publikasi internasional.
Beliau juga mengingatkan, “Manajemen baru harus mempertahankan cara kerja Eijkman yang sudah terbukti itu,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno berpesan peleburan hendaknya jangan sampai menghambat Eijkman, termasuk program kerja produksi vaksin dalam negeri. Anggota DPR itu mengatakan vaksin tersebut adalah program prioritas Eijkman. Terlihat betapa pentingnya riset vaksin ini.
Mulai 1 Januari kegiatan di Eijkman telah diambil alih oleh Kedeputian Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN. Namun kita hanya bisa menunggu adanya transparansi. Demi menghindari kasus serupa bisnis vaksin covid hingga PCR lalu. Jangan sampai terjadi kesalahan dan kesempatan disia-siakan oleh BRIN. Agar tak lagi bergantung ke asing dan aseng, sebab boleh jadi kita bisa mengembangkan vaksin sebagai wujud kemandirian.
Kapitalis Kurang Kepedulian terhadap Penelitian dan SDM Periset
Inilah praktek kesehatan di sistem demokrasi kapitalis. Penjagaan terhadap jiwa merosot jadi prioritas ke sekian karena yang utama ialah keuntungan atau materi. Kepentingan parsial meniadakan maslahat umum. Bertolakbelakang dengan sistem Islam atau khilafah dimana negara sebagai pelayan dan penjamin rakyat. Sehingga tujuan apapun termasuk kesehatan akan ditempuh maksimal dan orientasinya bukan profit.
Dibekali akidah Islam hingga memiliki kepribadian Islam, muslimin akan menjadi pribadi yang berkualitas dan mengerahkan segala kemampuan demi fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah kepatuhan kepada Sang Maha Pemberi Hidup, akan mengarahkan kaum muslimin memanfaatkan keilmuannya dengan kesadaran bahwa ilmu dan teknologi adalah karunia Allah. Jika dirinya ahli virologi, biomolekuler, atau apapun maka sadar betul dilarang ujub dan sombong apalagi meraup keuntungan pribadi. Lalu akan memahami kalau keahliannya adalah untuk umat. Ditambah sikap yang profesional nan totalitas.
Untuk pendidikan, fasilitas sarana dan prasarananya disediakan gratis. Para pengajarnya dipilih yang hebat dengan visi non profit. Calon pelajar yang bercita-cita menjadi peneliti ahli akan mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa beban pemikiran darimana biaya pendidikan, ia hanya tinggal fokus belajar. Begitu pula dengan kesehatan yang dijamin gratis negara.
Khilafah memiliki baitul mal yang terdiri dari banyak sumber pemasukan kas negara, tidak seperti demokrasi yang terbatas sumbernya pada utang dan pajak. Contoh distribusi keuangan negara khilafah mengalir pada bidang kesehatan dan pendidikan. Maka dengan demikian akan mampu diracik vaksin yang halal, toyyib, dan efektif bagi semua orang.
[el/LM]
