Transisi Energi, Rakyat Jadi Tumbal?
Oleh : Dian Safitri
Lensa Media News – Pemerintah berencana menghapuskan premium dan pertalite dari pasaran dalam rangka transisi energi. Padahal, masyarakat saat ini masih berjuang di tengah sulitnya ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai kebijakan penghapusan premium dan pertalite dalam rangka transisi energi kurang tepat. Sebab, secara substitusi energi alternatif yang terjangkau bagi masyarakat pun belum ada gambarannya.
“Shifting energi harus jelas apa program pemerintah untuk mendorong ke energi alternatifnya, sudah ada atau belum? Kan belum ada. Jadi, masyarakat terutama kelas bawah jadi tidak punya pilihan,” ujar Faisal kepada Republika.co.id, Kamis (23/12).
Pemerintah sempat menyebutkan bahwa subsidi energi yang selama ini menjadi beban APBN nantinya akan dialihkan ke subsidi untuk proyek-proyek Energi Baru-Terbarukan (EBT). Pemerintah juga mengklaim untuk kesejahteraan masyarakat.
Kembali Faisal mempertanyakan, ketika pemerintah memang hendak beralih ke energi bersih di satu sisi juga tetap harus mempertimbangkan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. “Lalu, apakah misalnya sudah jelas subsidi Pertalite dan Premium itu apakah pasti akan dialokasikan untuk membangun EBT?” ujar Faisal ragu atas rencana pengalihan subsidi tersebut. (Republika.co.id)
Kapitalisme Biang Keladi
Indonesia adalah Negara kaya yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Salah satunya adalah bahan tambang seperti petroeleum, timah, gas alam, nikel, bauksit, tembaga, timah, batu bara, emas dan perak. Terhampar sangat luas. Namun demikian, begitu banyak hasil kekayaan alam yang di hasilkan, tapi faktanya masih banyak kemiskinan dan pengangguran di negeri ini. Kenapa bisa terjadi?
Sistem kapitalisme lah biang keladinya, yang memberikan kebebasan, menjadikan Sumber Daya Alam (SDA) dalam kepemilikan individu. Asalkan punya modal besar saja bisa memilikinya sehingga SDA dijadikan lahan bisnis yang menggiurkan.
Salah satunya adalah dengan adanya transisi energi ini, dengan adanya kebijakan penghapusan premium dan pertalite. Padahal dampak yang terjadi jika BBM premium dan pertalite dihapus, maka akan semakin menambah beban rakyat dan akan diikuti dengan kenaikan harga baik dari sisi bahan kebutuhan pokok dan juga transportasi. Karena masyarakat masih manggantungkan BBM bersubsidi dalam menjalankan roda perekonomiannya.
Namun, itulah sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan individu dan kelompoknya saja sebagai tujuan utama. Meskipun harus mengorbankan kepentingan banyak orang/rakyat.
Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Islam
Islam memposisikan bahwa negara berkewajiban mengurusi, melayani , dan mensejahterakan rakyatnya.
Dalam Islam Sumber Daya Alam dikelola oleh negara dan akan dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. SDA adalah milik umum dan negara hanya memiliki hak untuk mengelola dan mendistribusikan hasilnya untuk diberikan kepada rakyat.
Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.
Juga dalam hadis lain dikatakan bahwa kekayaan alam termasuk bagian dari kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara. “Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api.” (HR Ibnu Majah).
Berdasarkan kedua hadis di atas, maka jelaslah bahwa kepemilikan individu dalam sektor migas adalah haram hukumnya. Pengelolaannya wajib di kelola negara dan negara pula yang menentukan harga dan hasilnya dikembalikan pada rakyat.
Islam begitu sempurna mengatur urusan kehidupan termasuk dalam sistem ekonomi karena bersumber pada hukum Allah dan ekonomi islam ini hanya bisa diterapkan oleh negara yang mampu menerapkan aturan yang bersumber dari Allah yaitu Khilafah Islamiyah.
Wallahu a’lam bisshawab
[LM]
