Negara Terkungkung Utang Menggunung
Seperti yang diketahui, baru-baru ini Menkeu Sri Mulyani meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 dari majalah Global Markets. Ini merupakan penghargaan kedua, dari majalah yang sama, setelah terakhir di tahun 2018 memperoleh penghargaan serupa (Tribunpalu.com, 17/10/2020).
Tentu kabar ini mengejutkan semua pihak, khususnya bagi mantan Menkeu Fuad Bawazir. Ia menilai penghargaan itu tidak masuk akal, dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia yang tengah babak belur, dan utang yang terus menggunung. Senada dengan Fuad, ekonom senior DR. Rizal Ramli pun berkali- kali heran dengan predikat tersebut.
Namun, Menkeu terbaik ini menyebutkan utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2020 tercatat sebesar Rp 5.594,93 triliun. Utang ini naik Rp 914,74 triliun dibandingkan Agustus 2019 yang tercatat Rp 4.680,19 triliun (SindoNews.com, 22/9/2020).
Utang Indonesia yang sudah mencapai ribuan triliun ini adalah merupakan warisan dari Belanda. Menurut Sri Mulyani, Belanda yang pernah menjajah selama 3,5 abad itu tidak hanya memberi warisan ekonomi yang rusak tapi juga utang.
Di satu sisi, banyak yang berpendapat bahwa utang luar negeri yang di tawarkan sedemikian rupa akan membuat pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga akan tercapai kemakmuran. Tetapi pada kenyataannya, justru utang luar negeri adalah alat untuk menjajah. Belum lagi aspek ribawi yang menyertai dari utang tersebut.
Begitulah carut marut ekonomi dalam sistem kapitalis. Tentu saja perlu sistem yang baik untuk membenahi masalah ekonomi di negeri ini. Islam punya solusi yang sempurna untuk mengatasi masalah ini.
Dimana Islam memiliki aturan yang khas dan jelas melalui politik ekonominya. Salah satunya terkait dengan konsep kepemilikan dimana sumber daya alam yang berlimpah merupakan kepemilikan umum. Sehingga, apabila dikelola dengan tepat, akan memberikan kesejahteraan pada rakyatnya tanpa utang. Belum lagi apabila ditambah dengan kepemilikan individu dan negaranya.
Sejatinya di dalam Islam pemerintah wajib bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyat. Rasulullah Saw. bersabda: “Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan mereka” (HR. Muslim). [Faz/LM]
Lilieh Solihah
