“Desa Siluman” Bukti Rezim Penuh Dusta
Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi
(Jurnalis Muslimah Kendari)
LensaMediaNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan adanya dugaan aliran dana desa ke desa fiktif (desa siluman). Sementara itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menolak anggapan adanya kesengajaan menciptakan desa fiktif tersebut. Mengingat hal itu terjadi karena adanya beberapa kekeliruan akibat kurangnya akurasi data lapangan. Contohnya data beberapa desa yang sudah tidak ada akibat bencana lumpur Lapindo.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar membantah adanya “desa hantu”. Dia pun bingung dengan adanya kabar desa fiktif yang menyedot anggaran dana desa. Menurutnya, “Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang nggak ada kemudian dikucuri dana dan dana nggak bisa dipertanggungjawabkan, itu nggak ada. Karena desanya ada penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggungjawaban ada, pencarian juga ada.”
Fenomena “desa hantu” ini pertama kali diungkapkan Sri Mulyani saat melaporkan evaluasi kinerja APBN tahun 2019 di ruang rapat Komisi XI DPR RI. Dia menyebut ada desa baru karena dana desa. “Sekarang muncul desa-desa baru yang nggak ada penduduknya karena adanya dana desa,” kata Sri Mulyani.
Kemenkeu menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengusut aksi akal-akalan ini. Kemendagri mencatat ada empat desa fiktif di Sultra (detiknews.com, 8/11/2019).
Satgas Temukan Desa Fiktif di Konawe
Satuan tugas (Satgas) Kementerian Desa menemukan desa fiktif “desa siluman” di Kecamatan Uepai dan Lambuya Kabupaten Konawe Sultra. Desa ini menerima bantuan sejak tahun 2015. Temuan Satgas ini sekaligus membuktikan pernyataan Menkeu, Sri Mulyani tentang munculnya desa-desa baru yang tak berpenduduk alias desa siluman.
Satgas Kementerian Desa juga menemukan desa fiktif lain yakni Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya. Menurut Jasmin Desa Ulu Meraka tidak ada di wilayahnya. “Saya pernah dengar tapi sejak bekerja disini bulan Maret, saya tidak temukan desa tersebut, tidak ada pemerintahnya dan tidak ada warga,” kata Jasmin. Menurutnya, Desa Ulu Meraka ada di wilayah kecamatan sebelah yakni Onembute (iNews.id, 5/11/2019).
Ketika Kekuasaan Diselimuti dengan Dusta
Islam sangat menjunjung tinggi sifat amanah dan jujur, apalagi sifat tersebut dimiliki oleh Rasulullah Muhammad saw, sehingga sebagai penganut risalahnya hendaknya sifat itu tercermin dalam keseharian kita. Ajaran untuk bersifat amanah terdapat dalam QS An Nisa : 58, “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang Memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.
Pentingnya sifat amanah juga disabdakan Rasulullah Muhammad saw, “Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji” (HR Ahmad).
Perlu diingat, amanah dapat terpelihara dengan kita bersifat jujur, yang dengannya otomatis kita akan mendapat kemuliaan dan derajat yang tinggi dari Allah swt. Seperti yang dijelaskan dalam QS Al Ahzab : 35, “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang sidiqin (benar)….Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.
Mengingat arti penting dan manfaat sifat amanah dan jujur, sudah sewajibnya sebagai seorang muslim, kita menerapkan sifat tersebut dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Khususnya bagi seorang muslim yang memiliki kebijakan tertentu, sifap amanah dan jujur ini sangat berdampak terhadap manfaat yang akan diterima oleh penerima kebijakan.
Berkaca dari kasus desa fiktif yang menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit, alangkah bijaknya jika pemerintah dapat bermuhasabah (intropeksi), apakah sistem pemerintahan sekuler yang dianut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat masih tetap terus dipertahankan? ataukah beralih ke sistem lain yaitu Islam yang lebih bersifat mengikat seseorang, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.
Wallahu’alam bishowab.
[ry/LM]
